Partai yang berkuasa di Jepang mengusulkan pembatasan tarif pajak kripto sebesar 20%, menyamai saham

Partai yang berkuasa di Jepang telah menyusun proposal untuk mengurangi tarif pajak kripto dari maksimum saat ini sebesar 55% menjadi 20% dan saat ini sedang meminta masukan.

Partai Demokrat Liberal (LDP) menerbitkan pada hari Kamis draf proposal reformasi regulasi yang berupaya memposisikan cryptocurrency sebagai kelas aset baru di bawah Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa, menurut postingan yang diterjemahkan di X dari Akihisa Shiozaki, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang.

Perubahan regulasi yang diusulkan berupaya memindahkan klasifikasi cryptocurrency dari Undang-Undang Layanan Pembayaran ke Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa. Perubahan semacam itu akan mengkategorikan cryptocurrency sebagai "produk keuangan" dan memperkenalkan tarif pajak terpisah sebesar 20%, mirip dengan investasi sekuritas.

Shiozaki, yang memimpin kelompok kerja Web3 di LDP, mengatakan proposal tersebut bertujuan untuk mengembangkan pasar, melindungi investor, dan menerapkan pajak terpisah untuk keuntungan kripto. Proposal tersebut mencatat bahwa klasifikasi kripto terpisah semacam itu dapat membuka jalan bagi potensi dana yang diperdagangkan di bursa kripto spot di Jepang.

Saat ini Jepang memberlakukan pajak hingga 55% atas keuntungan kripto, karena cryptocurrency diklasifikasikan sebagai pendapatan lain-lain. Pada bulan Desember, pemerintah menyetujui revisi rezim pajak yang berupaya mengecualikan perusahaan dari membayar pajak atas keuntungan kripto yang belum direalisasikan jika mereka memegang aset tersebut dalam jangka panjang.

"Jika ini disahkan, ini akan menjadi kemenangan bagi industri," tulis Sota Watanabe, CEO Startale yang bermitra dengan Sony untuk meluncurkan Soneium, di X hari ini. "Pemerintah telah berbicara dengan para pemimpin industri Jepang dan ini adalah hasil kolaborasi yang hebat."

Partai tersebut mengumpulkan masukan publik tentang proposal tersebut hingga 31 Maret sebelum mengajukannya ke Badan Jasa Keuangan. Bulan lalu, FSA mengumumkan rencana untuk mengungkapkan arahan lebih lanjut untuk regulasi kripto pada bulan Juni, menurut Nikkei .